Dalam dunia yang semakin bergantung pada data, batas antara apa yang bisa dilakukan dan apa yang seharusnya dilakukan menjadi semakin kabur. Big data memberi kekuatan luar biasa dalam memahami perilaku, memprediksi tren, dan mengoptimalkan keputusan. Tapi seperti pisau bermata dua, kekuatan itu juga bisa melukai jika digunakan tanpa pertimbangan etika. Di sinilah pentingnya data ethics—sebuah fondasi moral yang menentukan bagaimana data seharusnya dikumpulkan, disimpan, dianalisis, dan digunakan.
Etika data bukan soal hukum semata. Banyak hal yang secara hukum sah, tapi secara etis tetap dipertanyakan. Mengumpulkan data lokasi pengguna tanpa izin eksplisit, membagikan informasi sensitif ke pihak ketiga, atau membangun algoritma rekomendasi yang memperkuat bias sosial—semuanya mungkin lolos dari jerat hukum di beberapa negara, namun tidak berarti benar. Ketika keputusan bisnis diambil berdasarkan data, tanggung jawab sosial juga harus ikut serta.
Studi dari Harvard Business Review menyebutkan bahwa 79% konsumen global khawatir bagaimana perusahaan menggunakan data pribadi mereka. Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Skandal seperti Cambridge Analytica menunjukkan bagaimana data dapat dimanipulasi untuk mempengaruhi opini politik jutaan orang. Bahkan dalam kasus yang tampaknya “netral” seperti analisis data kesehatan, tanpa etika yang kuat, diskriminasi terhadap kelompok tertentu bisa terjadi secara sistematis.
Etika data tidak hanya berbicara tentang privasi, tapi juga transparansi, keadilan, dan akuntabilitas. Pengguna berhak tahu data apa yang dikumpulkan, untuk tujuan apa, dan sejauh mana mereka dapat mengontrol penggunaannya. Di sinilah prinsip “privacy by design” dan “informed consent” menjadi penting. Lebih dari sekadar checkbox “saya setuju”, pengguna harus diberikan informasi yang jelas dan mudah dimengerti, bukan dokumen legal setebal puluhan halaman.
Beberapa perusahaan teknologi besar mulai mengadopsi pendekatan etis dalam pengelolaan datanya. Google, misalnya, membentuk AI Ethics Board—meskipun kemudian menuai kontroversi. Apple menekankan enkripsi dan kontrol privasi di produk-produknya sebagai bagian dari nilai jual. Di sisi regulasi, Uni Eropa dengan GDPR memberikan kerangka kerja yang cukup progresif, menekankan hak atas penghapusan data, portabilitas data, dan keharusan pelaporan pelanggaran data dalam waktu tertentu.
Namun, etika bukan sekadar soal aturan dari atas. Ia harus tumbuh dari dalam organisasi, menjadi budaya yang meresap ke setiap proses—dari perancangan sistem, pemrosesan data, hingga evaluasi dampak algoritma. Pendidikan etika data juga harus menjadi bagian dari kurikulum teknologi dan bisnis, agar generasi profesional mendatang tidak hanya cakap secara teknis, tapi juga peka secara moral.
Big data bukanlah musuh, tapi ia bisa menjadi bahaya jika digunakan tanpa panduan etis. Dalam dunia yang semakin terotomatisasi dan terdigitalisasi, etika bukan penghambat inovasi, melainkan pagar yang menjaga agar inovasi tetap berpihak pada manusia. Karena pada akhirnya, data bukan sekadar angka—ia merepresentasikan kehidupan, keputusan, dan harapan manusia. Dan setiap pengelola data, pada hakikatnya, sedang memegang tanggung jawab terhadap masa depan kepercayaan digital.
Referensi Ilmiah
- Mittelstadt, B. D., et al. (2016). The ethics of algorithms: Mapping the debate. Big Data & Society.
- Zuboff, S. (2019). The Age of Surveillance Capitalism. PublicAffairs.
- Floridi, L., & Taddeo, M. (2016). What is data ethics?. Philosophical Transactions of the Royal Society A.
- Dignum, V. (2018). Ethics in artificial intelligence: Introduction to the special issue. Ethics and Information Technology.
- O’Neil, C. (2016). Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy. Crown.
